Kebijakan Publik (Public Policy)

Kebijakan Publik adalah keputusan pemerintah untuk mengatur berbagai bidang kehidupan dalam negara. Analisis kebijakan publik adalah proses formulasi berbagai alternatif kebijakan publik. dan keputusan pemilihan alternatif yang terbaik.

Studi Kebijakan Publik

Kebijakan Publik dipelajari oleh berbagai disiplin ilmu seperti ilmu politik, ilmu administrasi, ilmu ekonomi dan sebagainya.

Elite Theory

Adalah teori yang menganggap kebijakan publik di suatu negara atau daerah dibuat oleh ruling elite. Berdasarkan nilai dan preferensi mereka, rakyat banyak (massa) tidak mempunyai akses dalam formulasi maupun implementasi kebijakan.

Elite theory berdasarkan pada asumsi bahwa dalam negara yang bersangkutan, sistem pemerintahannya belum didukung oleh budaya politik yang demokratis. Secara formal mungkin sistem pemerintahannya adalah demokratis tetapi dalam realitas belum berfungsi dengan efektif.

Thomas Dye dan Harmon Ziegler (1970) mengatakan sebagai berikut:

1. Masyarakat terbagi dalam sekelompok kecil yang sangat berkuasa dan sekelompok lain yang tidak berdaya yang tergantung pada kemauan kelompok kecil sebagai ruling elite tersebut
2. Kelompok elit yang berkuasa ini berasal dari golongan menengah ke atas
3. Perpindahan dari kelompok non elit ke dalam kelompok elit sangat terbatas untuk menjaga stabilitas dan kelangsungan hidupnya. Hanya mereka yang sudah menerima basic elite consensus yang dapat diterima
4. Kebijakan publik dibuat untuk kepentingan ruling elite, dan tidak mencerminkan kebutuhan dan keinginan massa
5. Perubahan kebijakan publik hanya bersifat inkremental dan tidak revolusioner
6. Kelompok elit lebih banyak mempengaruhi massa, dari pada sebaliknya.

 Institusionalisme

Adalah studi kebijakan berdasarkan pendekatan formal terhadap peranan institusi pemerintahan yang terkait dalam formulasi dan implementasi suatu kebijakan. Misalnya, dewan perwakilan rakyat, eksekutif, badan peradilan dan partai-partai politik. Aspek-aspek formal dari institusi-institusi tersebut mencakup: kewenangan hukum, peraturan prosedural, fungsi-fungsi dan kegiatan-kegiatannya.

Group Theory

Adalah teori yang menganggap kebijakan publik sebagai produk dari perjuangan kelompok. Kebijakan publik merupakan titik equilibrium dalam suatu perjuangan antar kelompok. Penekanan pada bagaimana peranan political interests group dalam proses formulasi dan implementasi kebijakan.

Pemerintahan yang Demokratis

Berdasarkan prinsip of the people, by the people, and for the people. Dalam masyarakat modern prinsip tersebut tidak dapat diterapkan secara langsung karena besarnya ruang lingkup, fungsi dan tugas pemerintahan. Khususnya prinsip by the people tidak dapat dilaksankan secara langsung, tetapi melalui pemilihan dan penunjukan (elected officials dan appointed officials) serta para career officials atau birokrat.

Political System Theory

Adalah teori yang menganggap kebijakan publik sebagai respons sistem politik terhadap permintaan yang muncul dalam masyarakat dalam lingkungannya. Input dari lingkungan berupa permintaan (demands) dan dukungan (supports). Dukungan ini dapat dalam bentuk kepatuhan dalam hukum, membayar pajak, memilih dalam pemilu, dan sebagainya. Selanjutnya, kebijakan (policy) dapat mempengaruhi masyarakat dan pada gilirannya akan mempengaruhi permintaan baru terhadap para pembuat kebijakan.

Jenis Kebijakan Publik

DISTRIBUTIF yaitu kebijakan publik yang bertujuan untuk memberi fasilitas dan pelayanan bagi golongan penduduk tertentu

PENGATURAN (Regulatory) yaitu kebijakan publik yang bertujuan mengatur kehidupan masyarakat melalui pembatasan kebebasan bertindak dari subject (golongan penduduk) untuk mengurangi pertentangan diantara golongan yang bersaingan

Contoh: Anti Trust Legislation, Perlindungan Lingkungan Hidup

REDISTRIBUSI yaitu kebijakan publik yang bertujuan untuk merubah alokasi kemakmuran, pendapatan dan hak diantara berbagai kelompok dan kelas dalam masyarakat

Contoh: Perpajakan yang progresif, Jaminan Sosial

SELF-REGULATORY yaitu kebijakan yang diusahakan dan didukung oleh kelompok kepentingan untuk memajukan dan melindungi kepentingan mereka

Contoh: Izin Praktek oleh Asosiasi Professional, seperti IDI

EFISIENSI yaitu tentang sampai seberapa jauh suatu kebijakan publik menghasilkan sejumlah besar output untuk sejumlah kecil input

            Efisiensi = O/I = Benefits/Costs

EFEKTIVITAS yaitu tentang sampai seberapa jauh suatu kebijakan publik mencapai tujuan yang diinginkan

EQUITY yaitu tentang sampai seberapa jauh penyebaran benefits dan costs diantara berbagai kelompok, daerah/wilayah ditinjau dari segi proporsi jumlah penduduk, kebutuhan, dsb.

EQUALITY yaitu sampai seberapa jauh penyebaran benefits dan costs diantara berbagai kelompok  dan daerah/wilayah sehingga masing-masing memperoleh bagian manfaat dan biaya yang sama

PUBLIC PARTICIPATION yaitu sampai seberapa jauh mayoritas penduduk yang berkepentingan mempunyai pengaruh terhadap formulasi dan implementasi kebijakan publik. Sebaliknya, sampai seberapa jauh pandangan minoritas diberi kesempatan mempengaruhi pihak mayoritas

FREEDOM sampai seberapa jauh kebebasan hidup dan berusaha dijamin

PREDICTABILITY yaitu sampai seberapa jauh kebijakan publik dilaksanakan secara objektif dan anggota masyarakat yang berkepentingan dapat mengetahui sebelumnya apa cakupan dan arah kebijakan tersebut

PROCEDURAL FAIRNESS yaitu sampai seberapa jauh orang yang terkena dampak kebijakan publik dapat mempertahankan dirinya dari perlakuan sebagai orang yang tidak perlu ditolong. Misalnya, kasus welfare policy. 

Bagaimana Cara Mengukur Peningkatan Kemampuan Masyarakat

PARETO OPTIMALITY

Kemakmuran masyarakat meningkat apabila paling sedikit satu orang bertambah makmur (better off) dengan tidak menyebabkan orang lain bertambah miskin (worse off).

KALDOR-HICKS CRITERION

Kemakmuran masyarakat meningkat apabila orang yang memperoleh manfaat dari kebijakan publik/pembangunan (who gain) membantu orang lain yang dirugikan (who lose) sehingga tidak ada orang lain yang bertambah miskin apabila ada orang yang bertambah kaya.

Administrasi dan Kebijakan Publik

The Classical Hierarchical Model

MAX WEBER

Birokrasi yang ideal adalah yang sangat rasional, wewenang dan struktur berdasarkan hukum, dikendalikan dari atas oleh sekelompok kecil pembuat keputusan kebijakan. Implementasi kebijakan dilakukan oleh bawahan (subordinate administrator).

WOODROW WILLSON

Kebijakan publik dibuat oleh politikus. Administrasi (publik) yang dikelola berdasarkan prinsip-prinsip manajemen ilmiah bersifat netral dan profesional, berfungsi sebagai implementor kebijakan.

1.      Formulasi kebijakan dan implementasi kebijakan adalah kegiatan yang terpisah dan berurutan

2.      Formulasi kebijakan dan implementasi kebijakan terpisah karena:

-          Adanya pembagian pekerjaan

3.      A. Pembuat kebijakan mampu memulai proses kebijakan karena mereka dapat menyetujui prioritas antara tujuan-tujuan yang berbeda

B. Pelaksana (implementers) mempunyai kemampuan teknis, kepatuhan dan kemauan   untuk melaksanakan kebijakan

4.      Keputusan dalam tahap implementasi kebijakan adalah bersifat teknis dan non politis

5.      Proses kebijakan bersifat satu arah yaitu top-down hierarchical activities

Implementasi Kebijakan

Hasil penelitian menunjukan bahwa pada tahap implementasi kebijakan tekanan politik ternyata sangat kuat, dinamis dan kompleks

Berbagai pelaku/aktor yang terlibat:

–     Policy Makers

–     Formal Implementers                          - Mass Media

–     Lobbyists                                            - Interested Group

–     Penerima/sasaran kebijakan                 - Evaluator

Karena implementasi kebijakan biasanya tidak dilakukan secara paksaan, maka para pelaku resmi harus melakukan persuasi, negosiasi dan kompromi dengan pelaku lain yang berkepentingan struktur organisasi dan norma-norma birokrasi berpengaruh terhadap implementasi kebijaka.

Evaluasi Kebijakan

Para pelaku yang terlibat dalam tahap perumusan dan implementasi kebijakan, cenderung untuk memandang evaluasi dari sudut asumsi dan prosedur sehubungan dengan pencapaian tujuan utama.

POLICY MAKERS: cenderung memandang evaluasi dari segi kepentingan constituents, karena kekuasaan mereka tergantung pada dukungan rakyat yang diwakili mereka. Cara evaluasi kebijakan adalah melalui survei terhadap kepuasan rakyat.

POLICY IMPLEMENTERS: cenderung memandang evaluasi dari segi keberhasilan mengelola program. Karena itu ada kecenderungan untuk menguasai dan mempengaruhi informasi yang diberikan pada  policy decision makers. Caranya:

1.      Memilih data dan informasi yang mendukung kinerja

2.      Memobilisasi dukungan terhadap kebijakan

Evaluasi Teknis

Evaluasi oleh pihak ketiga; yaitu oleh evaluator professional, lebih menekankan pada cara evaluasi yang secara metodologis  dapat dipertanggung jawabkan (scientifically valid findings)

Policy Makers atau implementer akan menerima hasil evaluasi oleh profesional sebagai evaluator teknis, apabila dipenuhi persyaratan tertentu:

1.      Tujuan yang diinginkan oleh policy makers telah dipahami dengan benar oleh evaluator teknis;

2.      Pencapaian tujuan diukur dengan obyektif

3.      Laporan evaluasi menjelaskan hubungan antara tujuan dengan hasil program

Sebaliknya, evaluator teknis hanya bisa melaksanakan tugasnya, apabila:

4.      Tujuan kebijakan jelas

5.      Tujuan dapat diukur

6.      Implementasi diarahkan untuk mencapai tujuan

7.      Tersedia cukup data yang diperlukan

Meskipun evaluasi teknis bersifat obyektif, hasil evaluasi mempunyai konsekuensi terhadap policy makers maupun policy implementers.

Bacaan Terkait :

Applied Science ( Evaluasi Kebijakan Publik ) 
Evaluasi Kebijakan Publik
Studi Implementasi Kebijakan Publik
Kebijakan Publik Menurut Para Ahli